Pemekaran daerah politik lokal dan beberapa isu terseleksi text Yogyakarta Pustaka Pelajar 2009 ind IND xiii, 284 hlm. 21 cm. Idiom “demokrasi” telah merambah pelosok-pelosok tanah air sehingga elit-elit lokal dan komunitas-komunitas local lebih ‘vokal’ dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi dan tuntutan-tuntutan mereka kepada Pemerintah Pusat. Tuntutan-tuntutan pemekaran daerah tetap marak selama lima tahun terakhir ini khususnya dari luar Jawa. Tuntutan pemekaran tersebut seringkali didasari oleh keinginan elit dan masyarakat lokal yang melepaskan diri dari segala sesuatu yang selama ini mereka rasakan sebagai ‘belenggu’. Baik belenggu ketertingalan pembangunan, belenggu kemiskinan, belenggu ketertindasan etnis, belenggu birokrasi Pusat, dan sebagainya. Namun ada juga elit-elit lokal yang menginginkan daerah mereka dimekarkan hanya dilandasi oleh ambisi jabatan, uang dan kekuasaan. Di lain pihak pemerintah pusat terkesan lemah dan tidak tegas dalam menanggapi eforia demokrasi dan otonomi daerah. Tri Ratnawati OTONOMI DAERAH 352.14 BPAD DKI 978-602-8300-90-2 JKPUDKI 20111117160851.0 JAKPU/11110000001265 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)