Cite This        Tampung        Export Record
Jenis Bahan Monograf
Judul Pancasila bagi politik nasionalisme yang inklusif / Prayudi
Pengarang Prayudi (Pengarang)
(Pengarang)
(Prayudi)
(Prayudi)
(Prayudi)
EDISI Cetakan pertama
Penerbitan Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021
Deskripsi Fisik x, 114 halaman ;21 cm
Konten teks
Media tanpa perantara
Penyimpan Media volume
ISBN 9786233810098
Subjek Ideologi Politik di Indonesia
Pancasila
Abstrak Bangsa Indonesia yang telah memasuki lebih dari dua dasawarsa reformasi setelah tahun 1998, tampaknya komitmen dan pendekatan operasional dalam menjalankan Pancasila sebagai landasan bagi bangunan nasionalisme yang bersifat inklusif adalah menjadi kebutuhan dan sekaligus sebagai tantangan tersendiri. Hal ini menjadi menarik di saat formulasi kebijakan terkait idelogis, seperti halnya saat kasus penolakan beberapa pihak terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila dan sekaligus kontroversi pada kegiatan tertentu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dikaitkan dengan perspektif keagamaan, menegaskan tentang ruang politik kritik dan koreksi tadi. Rujukan atas politik rezim dalam menjalankan landasan politik nasionalisme yang inklusif tentu menjadi bisa saling terjadi persilangan kepentingan yang positif di satu pihak. Sebaliknya, juga bisa di lain pihak justru menegasikan atas keberagaman nilai-nilai partikulatistik dalam politik kebudayaan dan sosial ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Tarikan di antara masing-masing kutub politik rezim di antara kepentingan yang bersaing dan tuntutan integrasi antar nilai-nilai sub ideologis komunitas yang ada di tengah masyarakat itulah menjadi kapasitas negara terkait komtmen ideologisnya. Pancasila sebagai landasan bagi nasionalisme yang inklusif diharapkan tidak terjebak pada kepentingan sektoral dan jangka pendek sebagai akibat motif kekuasaan rezim semata. Sebaliknya, perwujudan dari Pancasila untuk mampu menaungi, melindungi, dan sekaligus mengelola berbagai perbedaan yang ada di tengah masyarakat sebagai kekayaan sumber daya negara jelas sangat dibutuhkan.
Catatan Bibliografi: halaman 107-112
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Dewasa

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00006034854 320.509598 PRA p Dapat dipinjam Perpustakaan Jakarta - Cikini - Cikini Ruang Koleksi Umum Tersedia
pesan
00006034859 320.509598 PRA p Dapat dipinjam Perpustakaan Jakarta - Cikini - Cikini Ruang Koleksi Umum Tersedia
pesan
00006034864 320.509598 PRA p Dapat dipinjam Perpustakaan Jakarta - Cikini - Cikini Ruang Koleksi Umum Tersedia
pesan
00006143178 KC/320.509598 PRA p Diolah Perpustakaan Jakarta - Kuningan - Kuningan Validasi (KCKR) Diolah
00006143179 KC/320.509598 PRA p Diolah Perpustakaan Jakarta - Kuningan - Kuningan Validasi (KCKR) Diolah
00006172896 KC/320.509598 PRA p Diolah Perpustakaan Jakarta - Kuningan - Kuningan Validasi (KCKR) Diolah
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000843298
005 20231123101329
007 ta
008 230406#########jki####e############ind##
020 # # $a 9786233810098
035 # # $a 0010-0423000165
040 # # $a JKPDJAK$b ind$c rda
041 0 # $a ind
082 0 4 $a 320.509598$2 [23]
084 # # $a 320.509598 PRA p
084 # # $a KC/320.509598 PRA p
100 0 # $a Prayudi$e Pengarang$e Prayudi$e Prayudi$e Pengarang$e Prayudi
245 1 0 $a Pancasila bagi politik nasionalisme yang inklusif /$c Prayudi
250 $a Cetakan pertama
264 # 1 $a Jakarta :$b Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,$c 2021
300 # # $a x, 114 halaman ; $c 21 cm
336 # # $a teks$2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara$2 rdamedia
338 # # $a volume$2 rdacarrier
504 # # $a Bibliografi: halaman 107-112
520 # # $a Bangsa Indonesia yang telah memasuki lebih dari dua dasawarsa reformasi setelah tahun 1998, tampaknya komitmen dan pendekatan operasional dalam menjalankan Pancasila sebagai landasan bagi bangunan nasionalisme yang bersifat inklusif adalah menjadi kebutuhan dan sekaligus sebagai tantangan tersendiri. Hal ini menjadi menarik di saat formulasi kebijakan terkait idelogis, seperti halnya saat kasus penolakan beberapa pihak terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila dan sekaligus kontroversi pada kegiatan tertentu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dikaitkan dengan perspektif keagamaan, menegaskan tentang ruang politik kritik dan koreksi tadi. Rujukan atas politik rezim dalam menjalankan landasan politik nasionalisme yang inklusif tentu menjadi bisa saling terjadi persilangan kepentingan yang positif di satu pihak. Sebaliknya, juga bisa di lain pihak justru menegasikan atas keberagaman nilai-nilai partikulatistik dalam politik kebudayaan dan sosial ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Tarikan di antara masing-masing kutub politik rezim di antara kepentingan yang bersaing dan tuntutan integrasi antar nilai-nilai sub ideologis komunitas yang ada di tengah masyarakat itulah menjadi kapasitas negara terkait komtmen ideologisnya. Pancasila sebagai landasan bagi nasionalisme yang inklusif diharapkan tidak terjebak pada kepentingan sektoral dan jangka pendek sebagai akibat motif kekuasaan rezim semata. Sebaliknya, perwujudan dari Pancasila untuk mampu menaungi, melindungi, dan sekaligus mengelola berbagai perbedaan yang ada di tengah masyarakat sebagai kekayaan sumber daya negara jelas sangat dibutuhkan.
521 # # $a Dewasa
650 # 4 $a Ideologi Politik di Indonesia
650 # 4 $a Pancasila
850 # # $a JKPDJAK
990 # # $a D000202/24
990 # # $a D010194/23
990 # # $a D010195/23
990 # # $a D010196/23
990 # # $a D026331/23
990 # # $a D026332/23
Content Unduh katalog