Cite This        Tampung        Export Record
Jenis Bahan Monograf
Judul Pelindungan negara atas perempuan pekerja migran Indonesia : tinjauan terhadap implementasi kebijakan / Ana Sabhana Azmy
Pengarang Ana Sabhana Azmy (Ana Sabhana Azmy)
(Pengarang)
(Pengarang)
EDISI Cetakan pertama, Maret 2023
Penerbitan Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023
©2023
Deskripsi Fisik xxxvi, 410 halaman ;21 cm
Konten teks
Media tanpa perantara
Penyimpan Media volume
ISBN 9786233212076
Subjek Pekerja dari Indonesia-- tenaga kerja wanita
Abstrak Buku yang beranjak dari penelitian lapangan disertasi ini membingkai bagaimana kondisi kekerasan yang dialami oleh tiga Perempuan PMI di Malaysia dan dua Perempuan PMI di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga migran sektor domestik dalam akses hubungan kerja, kesehatan dan pelindungan hukum. Sebagai temuan penelitian, buku yang berisi tujuh bab ulasan tentang implementasi kebijakan pelindungan oleh aktor pemerintah Indonesia di Malaysia dan Hong Kong yang direpresentasikan oleh KBRI/KJRI, Atnaker dan BP2MI selama kurun waktu 2014-2020 menjelaskan hal penting. Aktor pemerintah Indonesia di Malaysia berperan atas pelindungan terhadap tiga korban PMI, namun peran tersebut tidak lepas dari sinergi aktif antara aktor pemerintah Indonesia di Malaysia dengan civil society. Sementara itu, meski KJRI Hong Kong berperan atas akses kesehatan korban Perempuan PMI, namun peran pelindungan belum maksimal pada aspek hubungan kerja, kesehatan dan pelindungan hukum. Sinergi antara aktor pemerintah Indonesia di Hong Kong dan civil society tidak terbangun dalam upaya pelindungan korban. Pelindungan pemerintah masih parsial karena tidak dimulai sejak di dalam negeri. Kualitas kebijakan pelindungan jangan berhenti di dalam negeri, namun harus berlanjut di negara tujuan (luar negeri). Pemerintah Malaysia tidak memiliki klausul pelindungan atas pekerja migran domestik dalam Employment Act 1955, sementara pemerintah Hong Kong memiliki klausul pelindungan atas pekerja migran domestik dalam Employment Ordinance, meski luput dari aturan jam kerja dan akomodasi layak. Sebagai referensi penting tentang bagaimana Negara memberikan pelindungan atas perempuan pekerja migran Indonesia, buku yang memiliki ulasan komprehensif dari rejim broker, regulasi dan proteksi ini patut dibaca oleh seluruh pihak yang menaruh perhatian atas pelindungan pekerja migran, baik pemerintah, akademisi, politisi, aktivis, dan bahkan pekerja migran Indonesia.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00006165136 KC/331.62598 ANA p Diolah Perpustakaan Jakarta - Kuningan - Kuningan Validasi (KCKR) Diolah
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000850513
005 20231227032200
007 ta
008 231227t2023####jkia###g######001#0#ind##
020 # # $a 9786233212076
035 # # $a 0010-1223000748
040 # # $a JKPDJAK$b ind$c rda
041 0 # $a ind
082 0 4 $a 331.62598$2 [23]
084 # # $a KC/331.62598 ANA p
100 0 # $a Ana Sabhana Azmy$e Pengarang$e Ana Sabhana Azmy$e Pengarang
245 1 0 $a Pelindungan negara atas perempuan pekerja migran Indonesia : $b tinjauan terhadap implementasi kebijakan /$c Ana Sabhana Azmy
250 $a Cetakan pertama, Maret 2023
264 # 1 $a Jakarta :$b Yayasan Pustaka Obor Indonesia,$c 2023
264 # 4 $a ©2023
300 # # $a xxxvi, 410 halaman ; $c 21 cm
336 # # $a teks$2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara$2 rdamedia
338 # # $a volume$2 rdacarrier
520 # # $a Buku yang beranjak dari penelitian lapangan disertasi ini membingkai bagaimana kondisi kekerasan yang dialami oleh tiga Perempuan PMI di Malaysia dan dua Perempuan PMI di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga migran sektor domestik dalam akses hubungan kerja, kesehatan dan pelindungan hukum. Sebagai temuan penelitian, buku yang berisi tujuh bab ulasan tentang implementasi kebijakan pelindungan oleh aktor pemerintah Indonesia di Malaysia dan Hong Kong yang direpresentasikan oleh KBRI/KJRI, Atnaker dan BP2MI selama kurun waktu 2014-2020 menjelaskan hal penting. Aktor pemerintah Indonesia di Malaysia berperan atas pelindungan terhadap tiga korban PMI, namun peran tersebut tidak lepas dari sinergi aktif antara aktor pemerintah Indonesia di Malaysia dengan civil society. Sementara itu, meski KJRI Hong Kong berperan atas akses kesehatan korban Perempuan PMI, namun peran pelindungan belum maksimal pada aspek hubungan kerja, kesehatan dan pelindungan hukum. Sinergi antara aktor pemerintah Indonesia di Hong Kong dan civil society tidak terbangun dalam upaya pelindungan korban. Pelindungan pemerintah masih parsial karena tidak dimulai sejak di dalam negeri. Kualitas kebijakan pelindungan jangan berhenti di dalam negeri, namun harus berlanjut di negara tujuan (luar negeri). Pemerintah Malaysia tidak memiliki klausul pelindungan atas pekerja migran domestik dalam Employment Act 1955, sementara pemerintah Hong Kong memiliki klausul pelindungan atas pekerja migran domestik dalam Employment Ordinance, meski luput dari aturan jam kerja dan akomodasi layak. Sebagai referensi penting tentang bagaimana Negara memberikan pelindungan atas perempuan pekerja migran Indonesia, buku yang memiliki ulasan komprehensif dari rejim broker, regulasi dan proteksi ini patut dibaca oleh seluruh pihak yang menaruh perhatian atas pelindungan pekerja migran, baik pemerintah, akademisi, politisi, aktivis, dan bahkan pekerja migran Indonesia.
521 # # $a Umum
650 # 4 $a Pekerja dari Indonesia--$x tenaga kerja wanita
850 # # $a JKPDJAK
Content Unduh katalog